Demo Ricuh, Polisi Serba Salah, DPR Sumber Masalah

 


Oleh: Kak Toan Hukum

Dalam setiap kericuhan demonstrasi, publik kerap terjebak dalam narasi sederhana. siapa salah, pendemo atau polisi? Padahal, jika dianalisis dengan kacamata hukum tata negara dan teori legitimasi politik, akar masalahnya bukan di lapangan, melainkan di gedung parlemen. Polisi memang berada di posisi dilematis. Jika tidak mengamankan massa, dituduh abai menjalankan fungsi law enforcement; namun ketika mengamankan dengan tindakan represif, langsung dicap melanggar HAM. 


Dalam teori Max Weber tentang legitimasi kekuasaan, aparat hanya menjadi alat pelaksana otoritas negara. Dengan kata lain, polisi hanyalah bayangan dari kualitas pemerintahan yang mereka jaga.Sementara itu, pendemo hadir bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan bentuk koreksi sosial atas kegagalan representasi politik. 

Menurut teori kontrak sosial Rousseau, rakyat memberikan mandat kepada wakilnya untuk menjalankan amanah, bukan untuk mengkhianati atau mempermainkan akal sehat publik. Ketika DPR justru berkali-kali mengeluarkan kebijakan yang dirasa merugikan rakyat, wajar jika demonstrasi meledak menjadi bentuk collective outrage. Maka, tudingan yang tepat bukan diarahkan kepada pendemo atau polisi, melainkan kepada elite politik yang gagal menjaga kepercayaan rakyat.


Narasi penghinaan rakyat dengan sebutan tolol atau kebijakan yang manipulatif hanyalah menambah bara. Inilah yang disebut Habermas sebagai kegagalan komunikasi deliberatif, ketika negara tidak lagi membuka ruang diskursus sehat, melainkan menutup diri dengan arogansi kekuasaan. Jika dibiarkan, demokrasi kita akan terus tercatat sebagai demokrasi yang pincang, rakyat dianggap hanya pelengkap prosedural lima tahunan, sementara kekuasaan berjalan semena-mena.


Oleh karena itu, kerusuhan BUKANLAH kesalahan teknis di jalan raya, melainkan kesalahan struktural di RUANG PARLEMEN. Polisi dan pendemo hanyalah aktor lapangan, biang masalah sejatinya adalah pejabat publik yang mempermainkan mandat rakyat. Jika DPR bekerja dengan benar, mungkin jalanan kita tidak perlu berubah menjadi arena perlawanan rakya.



Anggota Keluarga Mahasiswa Bangkalan Yogyakarta

0 Komentar